Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ansory Siregar saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI dengan Gubernur Jambi beserta jajarannya di Kota Jambi, Senin (27/12/2021). Foto: Novel/Man

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ansory Siregar menyoroti peningkatan angka penduduk miskin dan angka pengangguran di Provinsi Jambi. Peningkatan tersebut tak lain disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang melanda dunia sejak awal 2020 lalu.

Ansory mengungkapkan hal tersebut saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI dengan Gubernur Jambi beserta jajarannya di Kota Jambi, Senin (27/12/2021). Pertemuan tersebut membahas permasalahan bidang kesehatan dan ketenagakerjaan di Jambi Provinsi Jambi.

“Di Jambi, pada Maret 2021 tercatat penduduk miskin 293.000 orang atau meningkat 16.000 orang dibandingkan Maret 2020 sebesar 277.000 orang. Peningkatan angka penduduk miskin tersebut terutama disebabkan karena dampak pandemi Covid-19,” ucap Ansory.

Politisi Fraksi PKS ini menyampaikan, mengutip dari data pusat statistik Jambi, dalam setahun terakhir secara absolute mencatat jumlah pengangguran di Jambi bertambah 22.000 orang. “Untuk itu dampak pandemi Covid terhadap derajat kesehatan masyarakat, angka kemiskinan, angka pengangguran kita harus perangi bersama,” tegas Ansory.

Prihatin akan hal tersebut, Anggota Komisi IX DPR RI Sutan Adil Hendra mendorong Balai Latihan Kerja (BLK) Provinsi Jambi diserahkan kepada Kementerian Ketenagakerjaan agar dijadikan BLK nasional. Dengan harapan BLK tersebut dapat meningkatkan daya saing serta mutu dan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Jambi. 

“Saya juga melihat bahwa dalam masa pandemi ini menyebabkan tingkat pengangguran meningkat dan akan menimbulkan permasalahan sosial. Oleh karena itu, Komisi IX mendorong agar BLK yang ada di Jambi bisa menjadi BLK nasional, artinya biar ada peningkatan SDM daerah, agar nanti dalam pemenuhan kebutuhan tenaga kerja di luar negeri bisa berdaya saing,” jelasnya.

Ia tidak menginginkan para Pekerja Migran Indonesia yang dikirim ke luar negeri hanya sebagai sebagai pembantu rumah tangga. Sehingga diperlukan pelatihan untuk meningkatkan dan menumbuhkan daya saing bagi para pekerja. “Pemerintah Provinsi Jambi harus segera menyiapkan persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan agar BLK Jambi bisa memenuhi standar setidaknya BLK nasional,” pungkasnya. (nvl/es)